Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons terkait potensi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk kembali maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 mendatang. Kata Hasto, PDI P akan melihat skala prioritas dari para kandidat yang dinilai berpotensi maju sebagai orang nomor satu di Jakarta. "Tentu saja kami lihat skala priroitas ya," kata Hasto saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/1/2022).
Lantas Hasto, menceritakan pengalamannya saat berjumpa dengan Ahok. Kata dia, mantan Gubernur DKI Jakarta itu, menyampaikan keinginannya untuk menjadi tenaga pengajar yang bisa membagikan ilmu ke seluruh Indonesia. "Suatu hari saya bertemu dengan pak Ahok, beliau ingin menjadi seorang guru dengan keliling ke seluruh wilayah sebagai kader PDI P," ucap Hasto.
Adapun dalam kesempatan tersebut, Ahok kata Hasto, ingin mengajar ke pelosok Indonesia untuk para kader kader PDIP. Menurutnya, Ahok akan membagikan ilmu, pengalaman menjadi pemimpin yang berani menghadapi resiko. "Bagaimana kepeimpinan yang berani menghadapi resiko, kepemimpinan yang membangun Jakarta yang dengan tegas, tanpa kompromi memang itu karakter yang diperlukan untuk memimpin jakarta; pemimpin yang berani tegas, pemimpin yang berani membongkar berbagai hal yang merugikan kepentingan rakyat," katanya.
Kendati begitu kata dia, seluruh penetapan untuk menentukan nama kandidat maju dalam Pilkada DKI Jakarta, PDI P masih menunggu keputusan dari sang Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri. "Tentu saja bagi PDI P, keputusan berada di Ibu Megawati Soekarnoputri," tukasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Hasto Kristiyanto membeberkan sejumlah nama yang digadang memiliki potensi untuk menggantikan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang.
Kata Hasto, terdapat beberapa nama kader PDI P yang telah berhasil memimpin di tingkat kabupaten kota di Indonesia. Beberapa nama tersebut di antaranya kata Hasto, yakni Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini yang juga merupakan eks Wali Kota Surabaya. Kata Hasto, dalam kepemimpinan Risma selama 2 periode di kota Surabaya, Menteri Sosial RI itu mampu menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal itu terlihat dengan adanya perubahan secara kultur di dalam masyarakat Surabaya.
"Sehingga masyarakat Surabaya kita lihat sekarang merawat lingkungan dengan baik melakukan tata kota yang mencerminkan keindahan kota Surabaya," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDI P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/1/2022). Sementara, untuk Gibran Rakabuming Raka dirinya berharap kalau putra dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu masih dinilai perlu untuk membuktikan kepemimpinan yang ideologis. Tak hanya itu, Gibran kata dia juga dinilai perlu untuk mencontoh cara kerja Menteri Risma saat menjadi orang nomor 1 di Surabaya.
"Tentang bagaimana membangun kota agar lebih manusiawi agar setiap warganya bergotong royong dengan penuh kesadaran memperindah kota dan kemudian membawa kemajuan bagi setiap warganya," kata dia. Tak cukup di situ, beberapa nama kader lainnya juga dinilai memiliki potensi untuk menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta. Beberapa nama yang dimaksudkan Hasto juga dinilai telah berhasil dalam memimpin menjadi pejabat di Kabupaten atau Kota.
Mereka di antaranya, Abdullah Azwar Anas yang merupakan eks Bupati Banyuwangi, Hendra Prihadi Wali Kota Semarang, Budi 'Kanang' Sulistyono yang merupakan eks Bupati Ngawi dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra. "Cukup banyak calon calin pemimpin, karena proses kaderisasi di sekolah partai mereka layak untuk dicalonkan di Jakarta," ucap Hasto. Kendati begitu, Hasto belum enggan berbicara lebih lanjut fokus sosok yang akan dijadikan oleh PDI P sebagai calon pengganti Anies Baswedan.
Kata dia, saat ini yang menjadi fokus dari partai berlogo kepala banteng itu, masih untuk melakukan konsolidasi di internal partai. "Tapi skala prioritas saat ini untuk PDIP adalah memperkuat seluruh jejaring partai hingga menyentuh seluruh lapisan masyarakt di Jakarta," tukasnya.
